PANDUAN PERMOHONAN IMB MELALUI SISTEM ONLINE SIMBG KAB. NUNUKAN

Acuan Normatif Penerapan layanan IMB melalui sistem online SIMB:
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin        Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 276)                  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat            Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
    Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita          Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 534)

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan
     Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : NOMOR
    19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan
    Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha
    Terintegrasi Secara Elektronik;

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan
    Perumahan Rakyat NOMOR: 17/SE/DC/2018 tentang Petunjuk Teknis
    Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung

Berikut link panduannya: https:panduan permohonan IMB melalui sistem Online SIMB

Untuk pedoman yang disediakan oleh sistem SIMBG juga bisa download melalui : http://simbg.pu.go.id/  

KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP) BANDAR UDARA NUNUKAN

Acuan materi:

1. Sosialisasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandar Udara Nunukan 

    Tahun  2015 Yang diselenggarakan oleh Kantor Otoritas Bandar UdaraWilayah VII Balikpapan

    Di Hotel Laura Nunukan., Penulis sebagai peserta sosialisasi;

3. Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

4. Permenhub KM No. 44 Tahun 2005 Tentang Pemberlakuan SNI KKOP, sebagai standar wajib;

5. Aerodrome standards (ICAO Annex, 14, Third Edition - July 1999), 

    sesuai amanat Peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor KP 158 Tahun 2017, pada konsideran Menimbang: a)      bahwa sebagai anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO), Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap standar dan rekomendasi (Standard and Recommended Practices/SARPs) yang dikeluarkan oleh ICAO;

Klasifikasi Landas Pacu Bandar Udara Nunukan berdasarkan acuan SNI KKOP:

1. Panjang Landas Pacu 1450 meter

2. Kelengkapan alat bantu navigasi penerbangan

    a. Instrumen non precision

        Alat Bantu navigasi penerbangan : Doppler Very High Frequency Directional Omni Range (DVOR) 

Alat bantu navigasi  DVOR, sumber internet

    b. Non Instrumen

        Alat bantu navigasi penerbangan : Non Directional Beacon (NDB)

alat bantu navigasi penerbangan NDB, sumber internet

3. Dimensi Landasan Pacu

    a. Lebar permukaan utama 30 meter

    b. Code Number 3

        Panjang landas pacu >1.200 meter  < 1800 meter (Bandar Udara Nunukan 1450 meter)

4. Analis Klasifikasi KKOP: Bandar Udara Nunukan : Instrumen non precission code number 3  

    

 

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) terdiri atas :

a.       Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas

    - Dimulai dari ujung permukaan utama landasan pacu setelah ditambahkan 60 meter

    - melebar kearah luar dengan pelebaran 15% (sesuai klasifikasi bandara kelas 3C Instrumen non              presisi)

 

b.      Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan

ZONA I BEBAS OBJEK BANGUNAN SISI RUNWAY 31

ZONA I BEBAS OBJEK BANGUNAN SISI RUNWAY 13

Zona I  (sampai dengan1100m dari ujung runway strip): Tidak diperkenankan adanya bangunan / obyek kecuali bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan

Zona II (sampai dengan 1900 setelah Zona A):  Tidak diperkenankan adanya bangunan / obyek yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan seperti SPBU, pabrik kimia, jaringan listrik (sutet), dll

Total panjang kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan adalah 1100+1900 = 3000 meter dengan ketentuan SNI KKOP pada angka 8.3 sebagai berikut:

Pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendatar 1.100 m dari ujung-ujung permukaan utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan...

Runway Strip

Runway Strip 300m x (60+1450+60) m, citra google earth

   Ketentuan terkait runway Strip mengacu Aerodrome Standar (ICAO Annex)

Lebar runway strip 150 meter dari center line runway untuk instrumen non presisi code number 3

c.       Kawasan Di Bawah Permukaan Transisi

PERMUKAAN TRANSISI 14,3%

Permukaan transisi dimulai dari batas runway strip dengan ketinggian bangunan ditentukan 14,3 % atau 1:7 yaitu 7 meter tegak lurus dari runway strip pada jarak mendatar maka ketinggian bangunan yang diizinkan adalah 1 meter, dan berlaku kelipatannya. misal 35 meter dari batas runway strip maka ketinggian yang dizinkan adalah  35/7 = 5 meter.

d.      Kawasan Di Bawah Permukaan Horizontal Dalam (elevasi + 45,00 m)

e.      Kawasan Di Bawah Permukaan Kerucut dan

Permukaan Horizontal Dalam, Kerucut & Horizontal Luar

Kutipan Regulasi terhadap ketentuan KKOP:

1.       UU Penerbangan No:1/2009 Pasal 210 :

Dilarang berada di daerah tertentu di bandar udara, membuat halangan (obstacle), dan/atau melakukan kegiatan lain di KKOP yang dapat membahayakan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandara.

2.       Pelanggaran Terhadap UU Penerbangan No.1/2009 Pasal 421 Ayat (1)

Setiap orang berada di daerah tertentu di bandar udara, tanpa memperoleh izin dari otoritas bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

3.       Pelanggaran Terhadap UU Penerbangan No.1/2009 Pasal 421 Ayay (2):

Setiap orang membuat halangan (obstacle), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

CEKLIST & PERSYARATAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Acuan Normatif:

1. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PU, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian PU No.06/SE/Dr/2011 tentang Petunjuk Teknis Kriteria Lokasi Menara Telekomunikasi;
3. PP No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan.

A. STRUKTUR BANGUNAN MENARA

1. Menara Mandiri
2. Menera Teregang / Mobile
3. Menara Tunggal / Monopole

Menara Type Teregang/Mobile

Menara Type Teregang

B. LOKASI PENDIRIAN MENARA

1. Hutan Produksi
2. Areal Industri
3. Areal Pelabuhan
4. Areal Pertanian 
5. Areal Permukiman
6. Areal Perikanan Darat (Khusus Type Mandiri)
7. Areal Bandar Udara
8. Di luar RUWASJA

Catatan :  Areal Suaka Alam, Cagar Budaya dan kawasan lindung DILARANG, kecuali yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannnya.

C. KRITERIA DASAR

• Type Rooftop <=6m
•  Radius penyanding 125% x Tinggi Menara
• Jaminan Radius Keselamatan dari penyelenggara menara.
• Pernyataan sebagai menara bersama oleh pihak penyelenggara menara dengan minimal 3 provider telekomunikasi.

D. SYARAT ADMINISTRATIF

• Status kepemilikan tanah dan bangunan
• Surat keterangan rencana kota
• Rekomendasi dari instansi terkait (Dinas Perhubungan, Bandar Udara, Dinas Pekerjaan Umum)
• Akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan Ham
• Menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan dan izin genset
• Penyedia jasa konstruksi bangunan sebagai bangunan fungsi khusus, tertutup untuk PMA
• Lokasi bangunan  wajib mengikuti RTRW,RDTR,RTBL 

E. KRITERIA TEKNIS

• Pagar Pengaman tinggi 2,4 sd 3 meter
• Analisa konstruksi mengacu ke SNI
• Penanda (Spesifikasi Teknik, Info Fungsi, Lampu KKOP)
• Koefisien dasar hijau (KDH) Minimal 30%
• Diluar Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA)

Catatan : Lebar Ruang pengawasan jalan (RUWASJA) sbb:

• Jalan arteri primer, 15 meter dari tepi badan jalan, Lebar min 11 m, kecepatan min 60 km/jam
• Jalan kolektor primer, 10 meter dari tepi badan jalan, Lebar min 9 m, kecepatan min 40 km/jam
• Jalan Lokal Primer , 7 meter dari tepi badan jalan, Lebar min 7,5 m, kecepatan min 20 km/jam
• Jalan Lingkungan Primer , 5 meter dari tepi badan jalan, Lebar min 6,5 m, kecepatan min 15 km/jam.
• Jalan Arteri Sekunder , 15 meter dari tepi badan jalan, Lebar min 11 m, kecepatan min 30 km/jam.
• Jalan kolektor Sekunder , 5 meter dari tepi badan jalan, Lebar min 9 m, kecepatan min 20 km/jam.
• Jalan Lokal sekunder, 3 meter dari tepi badan jalan, Lebar min 7,5 m, kecepatan min 10 km/jam.
• Jalan lingkungan sekunder, 2 meter dari tepi badan jalan, Lebar min 6,5 m, kecepatan min 10 km/jam.
• Jembatan 100 meter ke arah hilir dan hulu
• Definis RUWASJA: merupakan ruang tertentu di luar rumija yg penggunaannya ada dibawah pengawasan penyelenggara jalan.

Menara Type Mandiri, Sebatik Timur

 

Menara Type Mandiri, Tulin Onsoi

 

 

 

F. JARAK BEBAS BANGUNAN

• Menara mandiri ≥ 60 m, jarak bebas : Lebar pondasi atau Lebar kaki menara terhadap jaringan jalan.
• Menara mandiri < 60 m, jarak bebas : 0.5 x Lebar pondasi, terhadap jaringan jalan.
• Menara mandiri ≥ 60 m, jarak bebas : 2 x Lebar pondasi atau  2x Lebar kaki menara terhadap bangunan.
• Menara mandiri < 60 m, jarak bebas : Lebar pondasi atau  L kaki menara terhadap bangunan.
• Menara teregang, jarak bebas : minimal 2,5 m dari ujung angkur terhadap bangunan terdekat.
• Menara tunggal, jarak bebas : minimal 5 meter terhadap bangunan terdekat.

Menara Type Rooftop, Kota Nunukan

 

G.  PERSYARATAN TEKNIS

•  Gambar rencana teknis meliputi : situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur.
• Spesifikasi teknis pondasi meliputi: data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik & geoteknik tanah.
• Spesifikasi teknis struktur atas meliputi beban tetap, beban sementara,beban khusus,sistem konstruksi.
• Kelaikan fungsi bangunan menara yg berdiri diatas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 tahun, kecuali terjadi kondisi darurat.
• Melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Bupatisecara berkala setiap tahun.

CARA MENGHITUNG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

ACUAN NORMATIF :

Permen PUPR No.05/PRT/M/2016 Tentang IMB Gedung
Lampiran V (Retribusi IMB)

Note :
Variabel perhitungan tidak ada perbedaan dengan regulasi sebelumnya yang termuat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.24 / PRT / M / 2007 Tentang Pedoman Teknis izin Mendirikan Bangunan Gedung (Permen PU No.24/PRT/M/2007, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, digantikan dengan Permen PUPR No.05/PRT/M/2016 Tentang IMB Gedung)

Contoh Denah Lantai Bangunan

DATA BANGUNAN :

Luas Bangunan : 300 m² (diambil dari luas denah lantai, untuk teras di hitung ½ x luas teras)

Lingkup Pembangunan : Pembangunan Baru / belum memiliki IMB, indeks 1

                Note :   Jika rehabilitasi/renovasi maka indeks yg digunakan adalah :

a.       Rusak Sedang, indeks 0.45

b.      Rusak Parah, indeks 0.65

Fungsi Bangunan :  Ganda ( Rumah Tinggal dan Usaha) indeks : 4

Note :   untuk fungsi lainnya maka indeks yg digunakan adalah :

a.       Fungsi Hunian , indeks 0.5

b.      Fungsi Keagamaan, indeks 0.00 (nol retribusi)

c.       Fungsi Usaha, indeks 3

d.      Fungsi Sosial budaya :

-          Bangunan Pemerintah, indeks 0,00 (nol retribusi)

-          Bangunan Milik Yayasan, indeks 1

e.      Fungsi Khuhus, indeks 2

Kompleksitas     : Sederhana, kategori maks luas  500 m2 sd 2 (dua) lantai, indeks 0.4

Note :   untuk kompleksitas lainnya maka indeks yg digunakan adalah :

a.       Tidak Sederhana, indeks 0.7

b.      Khusus, indeks 1.00

Bobot 0.25 x indeks

Permanensi        : Permanen, indeks 1

Note :   untuk Permanensi lainnya maka indeks yg digunakan adalah :

a.       Darurat , indeks 0.4

b.      Semi Permanen, indeks 0.70

Bobot 0.2 x indeks

Resiko Kebakaran: Sedang, indeks 0.7

Note :   untuk Resiko Kebakaran Lainnya maka indeks yg digunakan adalah :

a.       Rendah , indeks 0.4

b.      Tinggi, indeks 1.00

Bobot 0.15 x indeks

Zonasi Gempa   : Zona I /Minor, indeks 0.1

Note :   untuk Zonasi Gempa Lainnya maka indeks yg digunakan adalah :

a.       Zona II/Minor , indeks 0.2

b.      Zona III/Sedang, indeks 0.40

c.       Zona IV/Sedang, indeks 0.5

d.      Zona V/Kuat, indeks 0.7

e.      Zona VI / Kuat, indeks 1.00

Bobot 0.15 x indeks

Zonasi gempa mengacu ke peta pembagian zona gempa pada SNI Gempa, tiap wilayah berlaku tetap sepanjang belum ada revisi SNI 03-1726-2003 Tata Cara Perencanaan Ketahahanan Gempa untuk Bangunan Gedung.

Lokasi Kepadatan Bangunan       :  Sedang, indeks 0.7

Note :   untuk Lokasi Kedapatan Bangunan Lainnya maka indeks yg digunakan adalah :

a.       Renggang , indeks 0.4

b.      Tinggi, indeks 1.00

Bobot 0.10 x indeks

Ketinggian Bangunan     : Rendah (1 sd 4 lantai) , indeks 0.4

Note :   untuk Ketinggian Bangunan Lainnya maka indeks yg digunakan adalah :

a.       Sedang (5 sd 8 lantai) , indeks 0.7

b.      Tinggi (lebih dari 8 lantai) , indeks 1.0

Bobot 0.10 x indeks

Kepemilikan       : Perorangan, indeks 0.7

Note :   untuk Kepemilikan Lainnya maka indeks yg digunakan adalah :

a.       Negara / Yayasan , indeks 0.4

b.      Badan Usaha swasta , indeks 1.0

Bobot 0.05 x indeks

PERKALIAN INDEKS DAN BOBOT HASIL KLASIFIKASI BANGUNAN  (BOBOT X INDEKS)

a.     Kompleksitas                                   0.25 x 0.40   =  0.100

b.     Permanensi                                      0.20 x 1.00   =  0.200

c.      Resiko Kebakaran                          0.15 x 0.70   =  0.105

d.     Zonasi Gempa                                 0.15 x 0.10   = 0.015

e.     Lokasi Kepadatan Bangunan       0.10 x 0.70   = 0.070

f.       Ketinggian Bangunan                    0.10 x 0.40   = 0.040

g.     Kepemilikan                                     0.05 x 0.70   = 0.035

Jumlah :                                            0.565

WAKTU PENGGUNAAN : Tetap, indeks : 1

Note :  Untuk waktu penggunaan Lainnya

a.       Sementara jangka pendek, indeks 0.40

b.      Sementara jangka menengah, indeks 0.70

TARIF RETRIBUSI : Rp. 8.000,00 (tiap kab/kota berbeda tarif, 1 tarif untuk 1 Kab./Kota)

INDEKS TERINTEGRASI BANGUNAN :

FUNGSI BANGUNAN X JUMLAH PERKALIAN INDEKS & BOBOT X WAKTU PENGGUNAAN =  4 X 0.565 X 1 = 2.26

PERHITUNGAN RETRIBUSI :

LUAS BANGUNAN X INDEKS TERINTEGRASI BANGUNAN X TARIF RETRIBUSI X LINGKUP PEMBANGUNAN =  300 m² x 2.26 x Rp. 8.000 x 1 = Rp. 5.424.000

Terbilang : LIMA JUTA EMPAT RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH

download softcopy PDF disini

Semoga Bermanfaat 

civilgrafika.blogspot.com